Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target yaitu hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
PELITAINDONESIA.CO – Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gusti Ayu Surtiari mengatakan program naturalisasi dan normalisasi sungai harus didukung relokasi yang tidak merugikan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti transportasi yang ada 24 jam sebagai bagian dari adaptasi terhadap bencana sehingga program pengendalian banjir tersebut dapat diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat
""Relokasi kita tidak bisa bilang kalau itu tidak baik dan itu solusi yang terbaik juga tidak bisa," kata Ayu dalam konferensi pers di LIPI, Jakarta, Selasa.
Ayu menuturkan normalisasi dan naturalisasi sungai, pembuatan tanggul serta relokasi termasuk dalam kegiatan adaptasi terhadap bencana. Namun, yang perlu dipastikan adalah adaptasi itu harus bersifat jangka panjang, misalnya tanggul dibangun lebih tinggi dan tebal agar tidak mudah jebol, karena kalau jebol akan mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar tanggul. Dan juga harus dipastikan bahwa masyarakat menjaga tanggul dan tidak menambah aktivitas tambahan di sepanjang tanggul, misalnya membangun bangunan atau kios yang langsung berdampingan dengan tanggul.
Demikian pula, program naturalisasi dan normalisasi sungai Ciliwung butuh relokasi, dan harus benar-benar dipikirkan dan dirancang relokasi yang benar agar tidak merugikan masyarakat.
Agar masyarakat ingin direlokasi, maka mereka harus memahami alasan pentingnya relokasi itu sehingga persepsi mereka harus disamakan, dan mereka harus memperoleh informasi yang benar serta mendapat kepastian bahwa mereka bisa menjalankan kehidupan yang baik di tempat tinggal yang baru. Tindakan masyarakat akan dipengaruhi dari informasi yang diterima.
"Informasi dari mana saja apapun itu harus sampai ke level individu karena tiap individu akan beradaptasi," ujarnya.
Idealnya, menurut Ayu, dalam relokasi itu ada empat tahap yakni perencanaan, proses penyesuaian, memastikan warga yang direlokasi bisa mendapat keuntungan baru, serta serah terima hunian baru. Dan itu jangka waktunya bisa 5- 20 tahun. Tapi, jangka waktunya bisa lebih pendek asalkan empat tahapan itu dilakukan.
Ketika warga dipindahkan atau direlokasi ke rusun, maka harus dilihat mereka mampu bertahan atau tidak, jangan sampai setelah bulan ketujuh mereka tidak dapat bertahan dan kembali ke tempat awal mereka tinggal di sekitar sungai.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
